Dualisme Zakat dan Pajak

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, bahkan Muslim Indonesia adalah terbanyak di dunia. Namun disisi lain, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama Muslim masih dibawah standar.

Miskin dan kaya adalah suatu fenomena lazim di Indonesia. Orang kaya mencari dan membelanjakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Demikian pula orang miskin membelanjakan tiap “receh”-nya sesuai kebutuhan.

Dalam diskursus Islam, kaya dan miskin selalu menjadi topik hangat yang dibahas para ulama dan cendekiawan Muslim. Baik itu dibahas dari sudut pandang psikologi, sosiologi, juga fiqh muamalah.

The Richman dalam Islam memiliki kewajiban lebih atas the poorman, kewajiban ibadah sosial berupa zakat. Namun di lain sisi, si kaya juga dibebani dengan tax (pajak).

Tulisan ini akan membahas mengenai:
1. Fenomena miskin dan kaya dalam perspektif Islam
2. Masalah seputar Zakat Infaq Sodaqoh
3. Dualisme Pajak dan zakat
4. Pajak yang diperbolehkan

1. Fenomena Miskin dan kaya dalam perspektif Islam
Kaya dalam bahasa arab adalah ghinan sedangkan miskin adalah miskin. Sedangkan menurut Istilah, miskin adalah seperti yang dijelaskan hadits Nabi:

“Bukanlah disebut miskin orang yang bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan namun dia menahan diri (malu) atau orang yang tidak meminta-minta secara mendesak”. (HR. Bukhari No. 1382)

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh imam Asy Syaukani menjelaskan bahwa yang dinamakan orang miskin itu meliputi “tidak adanya kekayaan” dan “tidak adanya perhatian orang lain kepadanya”, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia itu serba kekurangan. Sebab ia selalu menjaga kehormatan dirinya dan menampakkan suasana kecukupan. Justru itulah dia menjaga diri dari meminta-minta.

Adapun kaya, maka golongan kaya dibagi menjadi dua jenis, kaya yang wajib zakat dan kaya yang berhak mendapat zakat. Kaya yang wajib zakat adalah yang hartanya telah mencapai nishob dan haul, sedangkan orang kaya yang berhak mendapat zakat menurut Ibnu Qudamah rahimahullah adalah Orang yang berhak menerima zakat meskipun kaya, ada lima: Amil, muallaf, orang yang berperang, orang yang kelilit utang karena mendamaikan sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya. (Al-Mughni, 6/486).

Terkait kaya dan miskin maka sebenarnya ada beberapa hal sebagai seorang muslim yang wajib kita pahami, yaitu:

1. Bahwasannya kaya dan miskin adalah taqdir Allah ﷻ adapun manusia bertindak melaksanakan sebab atau tidak dan bertawakal. Sudah menjadi sunnatullah setiap hal itu berpasangan, karena hanya Allah lah yang ahad, laki-laki dengan perempuan, bumi dengan langit, maka si kaya dengan sang miskin. Jika demikian, adalah salah jika ada jargon untuk mengentaskan kemiskinan, karena kaya dan miskin adalah keniscayaan. Oleh sebab itu Islam tidak memerintahkan menghaphus kemiskinan, namun mengatur bagaimana muamalah dengan kemiskinan dan sang miskin.
2. Bahwa rizki setiap makhluk sudah dijamin oleh Allah ﷻ dan kewajiban manusia adalah mengambil sebab dengan cara yang dibenarkan syariat untuk mengambil rizki tersebut

“Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi ‘Alaqoh (segumpal darah) selama itu juga lalu menjadi Mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata : Rizki, Ajal, Amal dan Celaka/bahagianya. maka demi Alloh yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga.”(HR. Bukhari 3208 dan HR.Muslim  2643)

3. Bahwa baik kaya maupun miskin bukan menjadi standar kemuliaan seorang hamba. Kaya belum tentu dicintai Allah, miskin belum tentu dibenci Allah. Namun yang menentukannya adalah ketaqwaan
“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku” . (QS. Al Fajr :15-16)
Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, “Allah Ta’ala berfirman mengingkari keyakinan (sebagian) manusia. (Maksud ayat ini) bahwasanya jika Allah meluaskan rezeki mereka tujuannya adalah untuk menguji mereka dengan rezeki tersebut. Sebagian orang meyakini bahwa rezeki dari Allah merupakan bentuk pemuliaan terhadap mereka. Namun yang benar bukanlah demikian, bahkan rezeki tersebut merupakan ujian dan cobaan untuk mereka sebagaimana firman Allah :
“Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa),Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar” (QS. Al Mu’minun:55-56).
Demikian pula sebaliknya. Jika Allah memeberinya cobaan dan mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, sebagian orang menyangka Allah sedang menghinakannya. Maka Allah katakan : { كَلا } (sekali-kali tidak). Yang dimaksud bukanlah seperti persangkaan mereka. Allah memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Allah juga menyempitkan harta terhadap orang yang Allah cintai maupunn orang yang tidak dicintai-Nya.  Sesungguhnya semuanya bersumber pada ketaatan kepada Allah pada dua kondisi tersebut (baik ketika mendapat rezeki yang luas maupun rezeki yang sempit). Jika seseorang  kaya (mendapat banyak rezeki harta) dia bersyukur kepada Allah dengan pemberian tersebut, dan jika miskin (sempit rezeki) dia bersabar.” (Tafsiru al Quran al ‘Adzim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah).
Oleh sebab itu sebagai orang kaya maka bentuk bertaqwanya adalah bersyukur, sedangkan orang miskin bertaqwa dengan bersabar.

Pada asalnya, harta adalah sesuatu yang netral, yang dikenakan hukum atasnya adalah muamalah dalam mencari dan membelanjakan harta. Oleh sebab itu, sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang sholeh, sebaliknya seburuk-buruk harta adalah yang dimiliki orang mujrim. Demikian pula Islam tidak melarang pemeluknya untuk menjadi kaya.

Lihatlah Nabi ﷺ, pada zaman itu siapakah yang paling besar sedekahnya? Paling mudah bersedekah? Kualitasnya baik, kuantitasnya pun baik. Lihatlah para sahabat Nabi ﷺ seperti Abdurrahman bin ‘Auf, Utsman bin Affan, bukankah mereka para miliarder? Pada generasi setelahnya, Imam Malik (salah satu Imam Empat madzhab yang diakui dalam Islam), beliau adalah orang kaya dengan gaya hidup yang juga terlihat kaya. Kemudian kita kenal Imam Ibnul Mubarok, beliau juga ulama yang kaya raya. Pada zaman ini, Syaikh Jamilurrohman, seorang pedagang kayu besar yang tentunya seorang miliarder. Syaikh Yusuf Abu Muhammad yang memiliki banyak hotel berbintang lima di Mekkah, pemilik tambang emas, dan berbagai bisnis lain yang penghasilannya 15 miliar perhari.

Sebuah paradigma yang harus kita bangun adalah bahwa bukan sang miskin yang butuh pada si kaya, namun si kayalah yang sebenarnya butuh pada sang miskin. Dengan demikian, akan semakin kecil jurang pemisah antara si kaya dan sang miskin.

2. Masalah yang berkaitan dengan ZIS
Korelasi Antara Pajak dan Zakat Menurut Syariat
Beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat infaq sodaqoh dan waqaf di Indonesia adalah korelasinya dengan pajak. Karena di Indonesia bagi warga negaranya diwajibkan pajak dan zakat. Bukankah ini menjadikan beban bagi sebagian warganya semakin berat? Maka dari itu perlu dibahas korelasi antara pajak dan zakat.

•Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakuran rakyat.”.
Kata pajak pada Al Quran memang tidak ada, karena memang bukan dari bahasa arab, namun sebagai terjemahan dari kata yang ada dalam Al Quran terdapat penyebutan sebanyak satu kali,
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”(QS. At Taubah: 29)

Menurut Al Quran terjemahan Depag, jizyah berarti pajak. Namun demikian hal ini kurang tepat, karena dalam pembahasan fiqh, Al Jizyah adalah pajak yang harus dibayarkan oleh non muslim atau kafir dzimmi yang tinggal di negeri Islam dengan bentuk negara Islam. Maka dalam bahasa arab pajak lebih dikenal dengan dharibah atau muks Dikarenakan pajak yang sekarang diterapkan tidak ada landasan normatif atau dalil dari Al Quran, Hadits, maupun ijma’ maka mengambil harta orang lain dengan jalan seperti ini adalah salah satu bentuk mengambil harta dengan cara dzalim, padahal Allah melarang hal seperti ini,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa’: 29)
Bahkan Nabi dengan jelas mengancam penarik pajak seperti ini,
“Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.” (Riwayat Ahmad dan At Thobrany dalam kitab Al Mu’jam Al Kabir dari riwayat sahabat Ruwaifi’ bin Tsabit radhiallahu ‘anhu, dan hadits ini, oleh Al Albany dinyatakan sebagai hadits shahih).

Namun dalam pembahasan akhir akan dijelaskan syarat diperbolehkannya pajak.

Maka beberapa poin yang terkait mengenai pajak ialah:
1. Pajak bukanlah sebuah kewajiban agama bagi seorang muslim, karena tidak memiliki landasan syariat. Atau dengan kata lain, hukum asal pajak adalah haram, karena:
Dalam Islam, mengambil harta milik orang lain terbagi menjadi 4 kelompok: Zakat Mal & Zakat Jiwa, Al Jizyah, Al Kharaj, Al ‘Usyur & Nisful ‘Usyur. Satu bagian untuk kaum muslimin dan 3 bagian untuk non muslim.

2. Pajak lebih mirip nomor 2;3; dan 4. Maka pasti memiliki implikasi adanya tindakan menyamakan antara muslim dan non muslim, yang berarti ini adalah tindakan dzalim lain.
3. Dampak dan atau mafhum mukholafahnya jika pajak diterapkan maka zakat tidak diurusi.
4. Non muslim hanya dikenakan 1 jenis pajak atau kontribusi wajib, sedangkan umat muslim dikenakan 2 jenis yaitu pajak dan zakat. Ini adalah bentuk pemarjinalan atau diskriminasi pada umat Islam, atau menganakemaskan umat non muslim.

3. Dualisme pajak dan zakat
Dimana di Indonesia seorang wajib pajak juga merupakan wajib zakat atau muzakki. Hal ini didasarkan pada UU wajib zakat dan UU wajib pajak, yaitu UU No.38 Tahun 1999 dan UU No.36 Tahun 2008. Beban ini makin bertambah dengan adanya beban pajak lain oleh negara.
Pajak dan kemiskinan. Pajak tidak mampu mengentaskan kemiskinan, padahal seharusnya dengan peningkatan penerimaan pajak berkorelasi negatif dengan angka kemiskinan, yaitu jika pendapatan pajak meningkat maka masyarakat miskin berkurang. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Belum ada fatwa halal dalam pajak dari MUI, Menteri Keuangan belum meminta.

Maka jika demikian apakah solusinya? Solusinya adalah kembali memanajemen zakat dengan baik dan benar, karena syariat diturunkan untuk membawa maslahat dan mencegah mafsadat. Diantara hikmah disyariatkannya Zakat:
1. Jika zakat dikelola/ di manajemen dengan baik maka segala masalah yang bersumber dari ekonomi umat Islam akan lenyap atau sangat minim sesuai kadar pelaksanaannya.

2. Jika zakat dikelola dengan baik maka negara akan makmur, apalagi Indonesia mayoritas muslim. Selain itu, zakat dibayarkan karena kesadaran pribadi/ iman sehingga lebih barokah sedangkan pajak dibayarkan karena paksaan.

3. Jika aturan negara mau memperhatikan masalah zakat, maka pelaksanaannya lebih mudah karena negara hanya membentuk amil yang mengurusi pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian. Sedangkan sosialisasi zakat dan teknis zakat sudah ada yang dengan ikhlas melakuken, yaitu para ulama, kyai, ustadz dan guru ngaji. Tentu memperkecil anggaran operasional negara.

4. Jika negara mau memperhatikan 4 macam penarikan harta. Maka Indonesia akan makmur, betapa tidak bukankah perusahaan besar di Indonesia mayoritas milik asing yang beragama kafir? Maka pemasukan dari Al Jizyah, Al Kharaj, Al ‘Usyur & Nisful ‘Usyur tentu lebih besar. Coba anda hitung perusahaan apa saja milik orang kafir di Indonesia? Freeport? MCD? STARBCUKS? KFC? TOYOTA? SONY? PEPSI? DANONE? Dan masih banyak lagi.

4. Pajak Dibolehkan Dengan Syarat dan Ketentuan
Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, diantaranya; Al Juwaini, Syatibi, para ulam andalus dan ulama mazhab hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat;

1. Ada (hajah) kebutuhan riil suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata,” Pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya”.

2. Pemasukan negara dari jizyah, kharaj dll tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain kas baitul maal kosong. Ibnu al Arabi berkata, “Kas negara habis dan kosong”.

3. Bermusyarah dengan ahlul hilli walaqdi. Ibnu Al Arabi berkata,”tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama”.

4. Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Al Haitami berkata, “Menolak mudharat umat merupakan tanggung jawab yang mampu, yaitu orang yang memilliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya”. Tuhfah  9/220.

5. Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.

6. Masih adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata,” Pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang maka pajakpun dihapuskan”. Itisham 2/122.

Dalil yang memperbolehkan pajak (darurat):
•Ayat-ayat tentang kewajiban berjihad difa’ dan thalab. Diantaranya firman Allah,“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.
•Almaslahat, yaitu:“Mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat”.Andai tidak ditarik pajak maka negara tidak bisa berjalan dan mudharat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur sangat besar. Maka mudharat tersebut ditolak dengan menerapkan mudharat  yang lebih kecil yaitu penarikan pajak.
•Qiyas. Dengan menganalogikan kepada kasus dimana seorang wali anak kecil boleh mengambil harta mereka untuk kepentingan mereka.
•Dalil Hajah. Dimana meningkatnya kebutuhan negara dari masa ke masa sebagaimna yang diungkapkan oleh Al Juwaini dan Al Ghazali. Juga dijelaskan dalam kaidah“Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum”.

————————————————-
Penyusun:
Adib Rofiqi

Referensi:
•Al Quran dan terjemahannya
•Syaukani, Asy. 1993. Terjemahan Nailul Author. Surabaya: PT Bina Ilmu
Sofware Hadits offline
•Gusfahmi. 2011. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Pers
•Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. 2009. http://pengusahamuslim.com/tanya-jawab-hukumpajak/. (diakses 23 Februari 2015)
•Erwandi Tarmizi. 2014. Pembahasan Pajak. http://erwanditarmizi.com/?p=301.
(diakses 24 Februari 2015)
•Hasan,M.A. 2006. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta:Prenada Media
•Hasan, Sofyan K.N. 1995. Pengantar hukum Zakat dan Wakaf. Surabaya: Al-Ikhlas
•Al Buny, Ahmad.D. 1983. Problematika Harta dan Zakat Surabaya: Bina Ilmu
•Ali, M.Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta:UI-Pres

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s