ICS Tepatkah diterapkan di Indonesia? (Bag.2)

ICS menjadi solusi di US dalam penanganan bencana ataupun insiden, sehingga diterapkan menjadi NIMS (National Incident Management System). US sendiri memiliki kultur yang berbeda dengan Indonesia dalam segi SDM relawan.

Dalam ICS, relawan akan datang manakala dibutuhkan/diminta. Sedangkan di Indonesia, SDM relawan justru luber atau berlebih. Hal ini terlihat dari antusiasme relawan yang mengantri untuk diberangkatkan ke daerah bencana. Bahkan di beberapa kasus, relawan hanya bermodalkan pakaian, akomodasi dan alat seadanya berangkat ke luar pulau yang terjadi bencana.

Banyaknya SDM relawan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah tersedianya banyak SDM yang dapat dikerahkan untuk mengerjakan banyak project. Sedangkan dampak negatifnya, biaya operasional tentu akan membengkak, munculnya konflik manajemen, dan belum lagi jika relawan yang tersedia ternyata tidak sesuai yang dibutuhkan. Misalkan dalam bencan gempa di suatu daerah, tenaga medis berupa dokter orhopedi maupun dokter umum dan perawat sangat dibutuhkan dalam kuantitas yang banyak. Namun yang datang dengan sukarela justru relawan lepas tanpa kualifikasi yang sebenarnya belum dibutuhkan pada saat itu.

Kembali lagi, apakah ICS tepat diterapkan di Indonesia? Ada dua alternatif jawaban untuk pertanyaan ini: tepat dan tidak tepat.

ICS di US menjadi sistem resmi negara dalam menenganani kedaruratan & bencana. Di Indonesia sudah ada PERKA BNPB, yang pada substansi sudah sedikit banyak memuat poin-poin dari ICS. Permasalahan utamanya adalah, apakah berbagai instansi negara maupun lembaga masyarakat (NGO) bersedia menerapkan ICS ini dan bergerak dibawah komando BNPB (atau BPBD untuk daerah)?

Mengapa ditanyakan kesiapannya? Sebab jamak kita ketahui, masing-masing instansi negara memiliki kepentingan sendiri, yang mana ini berarti mengindikasikan adanya management by subjective (manajemen oleh pelaku), bukan management by objective (manajemen berdasarkan tujuan). Instansi A ingin menunjukkan eksistensinya, instansi B ingin menunjukkan keunggulannya dan seterusnya, padahal instansi A dan B ini adalah instrumen negara yang fungsinya untuk menyelamatkan warga negara dalam kebencanaan. Belum lagi dengan adanya NGO, yang memiliki visi misi dan SOP yang berbeda.

ICS berdiri atas falsafah management by objective, bukan management by subjective. Sehingga siapa saja yang memiliki sertifikat ICS dapat bergerak dalam penanganan kebencanaan, semakin banyak pengalaman dan jam terbang, maka sangat dimungkinkan seseorang dapat menjadi Incident Commander yang memerintah banyak relawan dari berbagai mecam instansi, kendatipun orang tersebut tidak memiliki jabatan tinggi di sistem negara.

berlanjut

Adib R
Publication Staff of Peduli Muslim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s